Prosedur Pendirian Badan Usaha Bidang IT

Pada mata kuliah Aplikasi Bisnis IT, kami ditugaskan untuk membuat suatu badan usaha di bidang IT lengkap dengan proposal rencana bisnis tersebut. Pada mata kuliah  Etika n profesionalisme TSI ditugaskan untuk mengetahui prosedur pendirian badan usaha bidang IT. Menurut saya, dalam mendirikan suatu badan usaha ada beberapa hal yang harus dipikirkan matang-matang agar memenuhi prosedur pendirian.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Alasan mengapa mendirikan badan usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bebas dan tidak terikat, dorongan sosial, mendapat kekuasaan, ataupun melanjutkan usaha orang tua. Faktor-faktor yang harus dihadapi dalam pendirian badan usaha adalah barang dan jasa yang akan dijual, pemasaran barang dan jasa, penentuan harga, pembelian, kebutuhan tenaga kerja, organisasi intern, pembelanjaan, dan jenis badan usaha yang akan dipilih.

Prosedur pendirian Badan Usaha adalah :
1. Mengadakan rapat umum pemegang saham
    Sebelum mendirikan badan usaha terlebih dahulu harus diadakan rapat umum semua pemegang saham.
2. Dibuatkan akte notaris
    Pada akte notaris harus tercantum nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan
    didirikan
3. Didaftarkan di pengadilan negeri
    Badan usaha yang akan didirikan harus di daftrakan di pengadilan negeri. Dokumen berisi  izin domisili,
    surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing
4. Diberitahukan dalam lembaran negara
    Lembaran negara ini berupa legalitas dari departemen kehakiman.

Berikut ialah ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam sebuah kontrak kerja

• Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama,jabatan dan alamat
• Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan
  jumlah barang / jasa yang diperjanjikan.
• Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian
• Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat - syarat pembayaran.
• Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci
• Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadual waktu
  penyelesaian / penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
• Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan / atau ketentuan mengenai
  kelaikan.
• Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi
  kewajibannya.
• Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.
• Ketentuan mengenai keadaan memaksa.
• Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam
  pelaksanaan pekerjaan.
• Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
• Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.
• Ketentuan mengenai penyelesaian pekerjaan

Berikut ialah contoh dari sebuah kontrak kerja untuk proyek IT

SURAT PERJANJIAN KERJA 

Yang bertanda tangan dibawah ini :

 1.     Nama                             : Asep Yuliyana

        Jenis Kelamin                  : Laki - Laki

        Tempat & Tgl lahir          : Bogor, 19 Juli 1989

        Agama                            : Islam

        Alamat                            : Jl. Suralaya No.2a Laladon Indah Kab.Bogor

        No.KTP                         : 190789.75.641.6878

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

        Perusahaan                        : CV. ICC (It Central Computerindo)

Yang berkedudukan di        : Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.7. Tlp (021) 8765859

        Jabatan                           : General Manager

         Jenis Usaha                    : Perusahaan penyedia Produk dan Jasa IT

        Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai  Pihak Pertama

 2.     Nama                             : Jupri

        Jenis Kelamin                  : Laki - Laki

        Tempat & Tgl lahir          : Medan, 19 Juni 1989

        Agama                            : Islam

        Alamat                            : Jl. Taman Pagelaran Jakarta Pusat

        No.KTP                         : 190689.15.785.125

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

        Perusahaan                      : Universitas Gunadarma

        Yang berkedudukan di      : Jl. Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Depok 16424, Telp (021)   78881112 ext 403

        Jabatan                            : Manager Divisi IT

        Jenis Usaha                     : Perguruan TInggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 

Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang   dengan  Pihak Kedua. Dan pihak Kedua dengan ini menyatakan bersedian menerima kerjasama yang ditawarkan Pihak Pertama

Pasal 2 

Adapun pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh keduabelah pihak berupa pengadaan sistem Keamanan Kampus dan Pembatasan Hak akses Wilayah akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama untuk menyediakan dan Pihak Kedua sebagai penyedia pendanaan.

Pasal 3 

Masa Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah selama 4 Bulan terhitung sejak ditandatangai perjanjian ini.

 Pasal 4 

Adapun tanggung jawab maupun tugas pokok Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Membuat Sistem Keamanan menggunakan CCTV serta monitoring kepada pihak Kedua pada beberapa titik yang telah disepakati pada proposal.
2. Membuat Pembatasan Hak askses ke ruangan tertentu melalui sistem sidik jari kepada Pihak Kedua.
3. Mengadakan Training dan sosialisasi kepada Karyawan Pihak Kedua mengenai sistem baru yang telah disebut pada poin 1 dan 2.

Dan tanggung jawab dan tugas pokok Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban untuk membayar jasa pembuatan serta pemasangan alat.
2. Memenuhi kewajiban untuk membayar pengadaan alat yang dibutuhkan untuk pemasangan sistem.

 Pasal 5

Apabila Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai, kecuali apabila putusnya hubungan kerja karena alasan memaksa/kesalahan berat pekerja.

Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan/atau peraturan perusahaan (jika perusahaan belum memiliki KKB atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja ini dibuat lebih rinci lagi dengan mengacu pada pedoman pembuatan peraturan perusahaan)

 Pasal 7 

Pihak Petama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan dalam perjanjian ini. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai yang berlaku.                                    

                                         Depok,

                                                Tanggal 14 April 2011

  

Pihak Pertama                                                                                          Pihak Kedua